Sibertangerang.id, Tangerang – Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka kini mulai menunjukkan langkah nyata dalam menata ulang tata kelola sektor energi dan pertambangan nasional.
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah melakukan reformasi besar-besaran sebagai bagian dari strategi menuju kedaulatan energi dan restrukturisasi ekonomi nasional.
Reset Sistem Ekonomi dan Politik Energi
Menurut Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Presiden Prabowo saat ini tengah menjalankan “reset total” terhadap sistem ekonomi dan politik Indonesia, terutama di bidang energi.
“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” ungkap Adib dalam diskusi publik bertema “Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di Bumi Serpong Damai (BSD), Senin (13/10/2025).
Adib menilai, langkah ini diperlukan untuk menyingkirkan para makelar energi yang selama ini mendominasi rantai bisnis migas dan pertambangan.
Ia menegaskan, tanpa penertiban dari level tertinggi pemerintahan, perubahan tidak akan terjadi.
“Selama para makelar itu masih kuat, siapa pun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah tegas dari Presiden patut kita dukung,” tegasnya.
Izin Tambang Diperketat, Aturan Ditegakkan
Adib juga menyoroti kebijakan pencabutan dan pengembalian izin tambang (IUP) oleh Kementerian ESDM di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bukti nyata pemerintah dalam menegakkan aturan yang selama ini sering diabaikan.
Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat, yang menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan secara serampangan.
“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah langkah tepat,” ujarnya.
Adib menambahkan, tantangan berikutnya adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering memelintir kebijakan pemerintah.
“Seringkali potongan video atau pernyataan dipelintir, menciptakan persepsi salah di publik. Padahal, kebijakannya belum tentu seburuk yang dibayangkan,” katanya.
Ia menegaskan, tata kelola energi yang transparan dan berpihak pada rakyat adalah fondasi menuju kedaulatan nasional.
“Tambang boleh berjalan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat,” tandasnya.
Hilirisasi Tambang Jadi Bukti Keseriusan Pemerintah
Sementara itu, Subhkan Agung Sulistio, pengamat energi dari Gerilya Institute, menilai bahwa kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp7 triliun merupakan langkah konkret pemerintah dalam membangun kedaulatan sumber daya alam.
“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.
Namun, Subhkan juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pendapatan negara tidak bocor di tengah jalan.
“Kita harus memastikan pendapatan dari tambang benar-benar masuk ke kas negara. Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” tambahnya.
ESDM Kembalikan Izin Tambang yang Patuh Aturan
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mulai mengembalikan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya ditangguhkan.
Langkah ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan memenuhi kewajiban, seperti pembayaran dana jaminan reklamasi pascatambang serta perbaikan dokumen administratif dan laporan produksi sesuai RKAB(Rencana Kerja dan Anggaran Biaya).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan diperbolehkan kembali beroperasi.
“Sebagiannya sudah mulai jalan,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (9/10/2025).
Menuju Energi Berdaulat dan Ekonomi Mandiri
Reformasi besar-besaran di sektor energi ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru tata kelola tambang Indonesia telah dimulai. Dengan pengawasan ketat, hilirisasi industri, dan penegakan aturan yang konsisten, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mewujudkan energi berdaulat untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
