Sibertangerang.id, Tangerang – Kinerja sektor minyak dan gas bumi (migas) di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menunjukkan hasil nyata.
Di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, sektor migas berhasil mencatatkan capaian positif yang melampaui ekspektasi.
Pada semester I tahun 2025, lifting migas nasional meningkat signifikan dan bahkan melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan capaian rata-rata mencapai 111,9 persen.
Menurut Pengamat Energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, kenaikan lifting dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Ia menilai tren positif ini sejalan dengan visi Asta Cita yang dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.
“Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lapangan. Tapi untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru,” ujar Subhkan dalam diskusi publik bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?’ di BSD, Senin (13/10/2025).
Subhkan menambahkan, inovasi teknologi dan efisiensi biaya menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan produksi migas nasional.
“Teknologi baru membantu mengoptimalkan sumur-sumur yang dulu dianggap tidak produktif. Namun kalau ingin hasil jangka panjang, kuncinya ada di eksplorasi wilayah baru,” katanya.
*Legalisasi Sumur Minyak Rakyat Jadi Terobosan*
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan positif adalah legalisasi sumur minyak rakyat.
Pemerintah kini memberi izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur tua yang sudah tidak ekonomis bagi perusahaan besar.
Menurut Subhkan, langkah tersebut merupakan kebijakan progresif yang memperkuat kemandirian energi lokal.
“Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat daerah,” ujarnya.
*Reset Tata Kelola Energi Nasional*
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai capaian di sektor energi tak lepas dari peran langsung Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional.
“Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap sistem ekonomi dan energi nasional. Ia ingin memastikan seluruh kekayaan alam benar-benar dikelola untuk rakyat, bukan untuk kelompok rente,” ungkap Adib.
Menurutnya, kebijakan seperti hilirisasi tambang, pembangunan smelter, hingga legalisasi sumur rakyat adalah bentuk nyata transformasi menuju kedaulatan energi.
Namun, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya di ranah teknis, tetapi juga pada narasi publik dan komunikasi kebijakan.
“Potongan video atau narasi liar di media sosial sering menimbulkan persepsi negatif, padahal arah kebijakan energi yang dijalankan sebenarnya sangat progresif,” ujarnya.
*Perlu Kanal Komunikasi Energi yang Terpadu*
Senada dengan itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Korry El Yana, menilai banyak kebijakan energi pemerintah gagal dipahami publik karena komunikasi yang kurang utuh.
“Komunikasinya belum menyeluruh. Yang muncul justru potongan video dan komentar yang menyesatkan,” kata Korry.
Ia menyarankan pemerintah untuk membentuk kanal komunikasi resmi dan terintegrasi yang menjelaskan kebijakan energi secara terbuka dan berbasis data.
“Kalau komunikasinya transparan dan melibatkan para pakar, masyarakat akan lebih percaya. Jangan sampai program bagus justru tenggelam karena framing negatif di media sosial,” tegasnya.
