Sibertangerang.id, Tangerang Selatan – Tepat pada 5 Maret 2023, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menapaki usia 41 Tahun. Apa makna usia 41 ini bagi PERMAHI dan apa yang harus dan perlu dilakukan PERMAHI dalam usianya yang sudah tidak lagi belia ini?
Tulisan ini dimaksudkan sebagai catatan reflektif kita bersama Kader dan/Alumni dan api semangat para Pendiri yang telah wafat mendahului Kita. Sebagai pribadi yang pernah di amanahkan memimpin di Perhimpunan ini.
PERMAHI sebagai organisasi yang telah melahirkan banyak kader profesi hukum yang berintegritas, visioner dan progresif, yang mana telah banyak berkiprah di semua sektor di republik ini.
Usia bukan sekadar angka, ia menyimpan guratan perjalanan, merekam tumpukan kenangan dan memotret mozaik peristiwa-peristiwa penting yang menyertainya. Demikian juga dengan PERMAHI. Sepanjang 41 Tahun usia PERMAHI merupakan perjalanan panjang bergulat dengan seluk beluk persoalan hukum di Republik, berkiprah untuk ibu pertiwi.
Lahir 5 Maret 1982 dengan diprakarsai oleh Alm. Ayahanda Frits Lumaindon, Alm. Ayahanda Yan Juanda Saputra dkk., PERMAHI telah meneguhkan dirinya sebagai anak kandung Reformasi, dengan komitmen mewujudkan reformasi hukum Indonesia yang berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Dua komitmen ini mewarnai sikap PERMAHI dalam menghadapi berbagai turbulensi sosial, politik organisasi, hukum dan ekonomi, sehingga PERMAHI selalu mampu keluar dari turbulensi tersebut. Tidak berlebihan jika saya menyatakan bahwa genetika PERMAHI adalah Hukum Progresif.
Meskipun sudah menapaki usia yang tidak lagi muda, tidak berarti PERMAHI terlepas dari berbagai persoalan yang mendera. Bagi PERMAHI, persoalan adalah sunnatullah yang selalu ada di tiap masa, yang harus diterima dan dikelola dengan baik. Dalam beberapa dekade terakhir, PERMAHI terjebak dalam pusaran pergolakan internal, yang disibukkan dengan mengurus rumah tangganya sendiri ketimbang merespons persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan mutakhir.
Gejolak internal Perhimpunan kerap kali berujung konflik, bahkan berakhir pada dualisme kepengurusan. Gejolak internal ini tidak hanya terjadi pada kepengurusan tingkat nasional, melainkan juga di tingkat cabang.
Apa sebab gejolak internal yang tak berkesudahan tersebut? Saya menganalisis dua faktor penyebab. Pertama adalah mentalitas konflik yang di jadikan kultur, di mana eskalasi kontestasi politik internal tidak disertai dengan kedewasaan berpikir dan kematangan bersikap. Dampaknya adalah ngotot dengan pilihannya masing-masing sehingga terjadi kebuntuan titik temu yang mengorbankan kaderisasi.
Penyebab kedua adalah relasi patronase yang menjerat himpunan. Kontestasi politik internal di PERMAHI sering kali bukan sekadar kompetisi antar kader, melainkan juga kompetisi antar alumni PERMAHI, sehingga menambah kompleksitas anatomi konflik internal perhimpunan. Akibatnya, gejolak politik internal bertransformasi menjadi konflik internal yang menahun, yang mengganggu produktivitas kaderisasi organisasi.
Urgensi yang perlu dilakukan Cabang-Cabang di seleruh Indonesia agar tidak terjebak dalam pusaran pergolakan internal? Adalah membangun kesadaran baru yang mengedepankan kolaborasi ketimbang konflik, mengutamakan komunikasi ketimbang saling mengintrik, dan mendahulukan persaudaraan ketimbang berkonfrontasi antar cabang.
Perlu pergeseran paradigma (paradigm shift) dalam mengelola organisasi, dari paradigma konflik ke paradigma kolaborasi. Karena ini menyangkut pembentukan kesadaran, yang berarti satu tarikan nafas dengan pembentukan karakter kader, maka tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, tetapi dilakukan secara berkesinambungan dalam waktu yang tidak sebentar.
Membangun kesadaran baru harus terintegrasi ke dalam kurikulum perkaderan PERMAHI di semua jenjang pelatihan.
